Halo Lumajang @ Relawan Semeru Gelar Jagongan Antisipasi Bencana @ FPBI-Laskar Semeru Pakai Google Earth Petakan Jalur Evakuasi @ Relawan Akan Gunakan Pengeras Suara Mushola untuk Evakuasi @ Luncuran Lava Pijar Semeru Mengarah ke Timur @ Luncuran Awan Panas Bisa Capai ke Pemukiman 7 menit @ BPBD: Warga Jangan Termakan Isu-Isu Menyesatkan

Potensi unggulan Pasrujambe

Pisang Mas Kirana tumbuh dan berbuah hanya di tempat dengan kondisi cuaca yang dingin. Kecamatan Pasrujambe yang secara geografis terletak di kaki Gunung Semeru sangat cocok sekali bercocok tanam Pisang Mas Kirana

Struktur Organisasi KIM Kirana

KIM Kirana terbentuk dengan struktur organisasi yang terdiri dari : Pelindung, Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Infokom, Seksi Penerapan Informasi, Seksi Usaha

Pengurus KIM Kirana

DARI KIRI : Benny Affandy, M.Suwoko, Avita M.D, M. Syahlan Basyar, Masni'ah, Budi Hartono, Henik Susilowati, Sayudi

Pembinaan dan Koordinasi Pengurus KIM

Kegiatan pembinaan, dan pemantapan SDM Pengurus dan anggota KIM

Pengurus KIM Kirana

DARI KIRI : Benny Affandy, M.Suwoko, Avita M.D, M. Syahlan Basyar, Masni'ah, Budi Hartono, Henik Susilowati, Sayudi

Rabu, 17 Desember 2014

PEMBAGIAN HONOR GURU NGAJI AMAN DAN TERTIB

pembagian honor
tanggal 18 Desember 2014 dipendopo kecamatan pasrujambe, telah dilaksanakan Pembagian Honor Guru Ngaji.









"yang ditunggu - tunggu akhirnya cair juga " kata salah satu guru ngaji dan merupakan salah satu anggota KIM Pasrujambe,

keadaan pembagian honor sangat tertib , tempat yang sangat pas dengan tikar terpasang dipendopo kecamatan pasrujambe, sesuai dengan pokok kegiatan yaitu "pembagian honor guru ngaji"

Senin, 03 November 2014

Loji Belanda

Loji Peninggalan Belanda
Kawasan ini dikenal sebagai Loji Besuk Sat. Loji merupakan sebuah bangunan peninggalan Belanda, bisa berupa rumah tinggal bagi pejabat pemerintahan di masa Belanda atau rumah untuk pos penjagaan. Loji yang di Besuk Sat ini diperuntukkan sebagai pos penjagaan untuk mengantisipasi banjir dari Gunung Semeru. Persis di bawah Loji, kira-kira 50 meter ke bawah terdapat sungai (kali atau besuk), yang merupakan jalur lahar. Sungai ini cukup luas, jika musim penghujan sungai ini meluap dan suaranya menggetarkan jantung saking derasnya arus airnya.
Bangunan yang bersejarah ini berdiri di tengah-tengah perkebunan jagung, sangat representative sebagai tempat penginapan. Dilengkapi dengan deretan kamar mandi dan WC yang airnya langsung dari mata air. Ada tiga gazebo sebagai tempat bercengkerama bersama keluarga atau kolega di bawah keteduhan pohon rambutan dan kenitu. Jika sudah musimnya, kedua jenis buah-buahan itu bisa dipetik langsung tanpa harus memanjat pohonnya.
Nuansa alam yang menggelitik kalbu berpadu dengan pusat pelatihan rekreatif berupa outbound/outing lengkap dengan flying fox dan perangkat rekreatif lainnya. Para pelajar yang ingin memacu adrenalinnya dengan menjajal keberaniannya melintasi sungai dengan dua utas tali baja di atasketinggian sekitar 25 meter dari tanah, atau para eksekutif muda yang ingin melepaskan kejenuhannya di kantor, kawasan ini sangat representative sekali.
Atau anak-anak yang ingin berjalan-jalan di udara, meniti tali dari pohon ke pohon atau berayun-ayun dari cabang ke cabang pohon, tempat ini menjanjikan sekali bagi pembentukan karakter dan motivasi mereka. Di sini semua ada, jika menginginkan penginapan tradisional di rumah-rumah penduduk, atau belajar bagaimana memasak di atas tungku tanah dan mencoba membuat api dengan meniup bara menjadi api suasananya memungkinkan sekali.

Semua itu berada di atas ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut dengan latar belakang Gunung Semeru nun jauh di sana. Jika langit sedang cerah, kita bisa melihat Gunung Semeru mengeluarkan asapnya disertai dentuman-dentuman kecil. Ini menandakan bahwa gunung tertinggi di Pulau Jawa itu (3.676 meter dpl) dalam kondisi aman. Gunung ini memliki karakteristik yang unik, jika sering mengeluarkan letusan-letusan kecil berarti normal. Sebaliknya jika tiga atau empat hari tidak meletus sekalipun, pertanda bahwa ada yang ‘salah’ dengan gunung tersebut. Penduduk sekitar sudah paham, sehingga mereka segera waspada. Ini tandanya akan ada letusan besar yang sangat ditakuti penduduk

Selasa, 28 Oktober 2014

Struktur Organisasi


Kamis, 25 September 2014

SETRUKTUR ORGANISASI




Senin, 02 Desember 2013

Lahar Dingin Membawa Berkah

Musim hujan telah tiba, di daerah Desa Pasrujambe yang merupakan daerah lereng pegunungan semeru, tiap hari langit dipenuhi mendung, matahari jarang nampak dan yang tak terelakkan lagi tiap musim hujan adalah lahar dingin yang melanda di daerah aliran sungain besuk, batu-batu gunung sebesar gajah turun dari gunung terbawa arus sungai besuk yang kencang. Peristiwa ini selalu terjadi di setiap musim hujan tiba, bahkan ada satsiun TV yang sering menayangkan peristiwa lahar dingin di aliran sungai besuk, dari dahsyatnya fenomena alam ini.

Seperti kata pepatah, ada suka ada duka, ada tangis ada tawa, dan dibalik fenomena dahsyatn ini bagi penduduk sekitar aliran sungai besuk, ada banjir berarti ada rejeki melimpah. penduduk yang tinggal disekitar aliran sungai sungai besuk mayoritas pekerjaannya adalah penambang pasir dan batu, sehingga ketika banjir datang maka berarti banyak pasir dan batu yang melimpah yang datang dari gunung semeru, walhasil penghasilan merekapun meningkat. dengan adanya banjir mereka tidak perlu susah-susah untuk mengumpulkan pasir dan batu, karena pasir dan batu datang dengan sendirinya.
bila masyarakat lain mendengar adanya lahar dingin menjadi takut tapi bagi mereka lahar dingin adalah berkah dari tuhan untuk mereka. sehingga lahar dingin merupakan fenomena yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka.

Selasa, 08 Mei 2012

Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia


BAB I
PENDAHULUAN
Perguliran era reformasi ternyata belum memberikan hasil positif pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Fenomena kemiskinan saat ini kembali menghantui pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1970, sekitar 68% penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Tahun 1996 persentase penduduk miskin menjadi 11%. Menurut BPS (SMERU, 2002), pada bulan Agustus 1999 jumlah orang miskin menjadi 47,9 juta orang (23,4% dari total penduduk). Sedangkan data terbaru Biro Pusat Statistik menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia per November 2006 menunjukkan 39,05 juta jiwa (17,76%) berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2006). Menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 109 juta jiwa (49,5%) apabila dihitung berdasarkan konsumsi per hari US$ 2 (Suruji, 2006). Kedua laporan di atas menunjukkan hasil yang berbeda karena menggunakan parameter kemiskinan yang berbeda. Namun yang menjadi fokus utama bukanlah mempertentangan perbedaan parameter tapi adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kemiskinan
Menurut wikipedia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin”.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
2.2 Penanggulangan Kemiskinan
Menurut SMERU (2002), ada empat kebijakan dan program yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan (SMERU, 2002:13). Empat kebijakan tersebut adalah:
1.         Kebijakan dan Program untuk Membuka Peluang atau Kesempatan Bagi Orang Miskin Kebijakan ini diarahkan pada pembukaan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin bukan berarti menutup peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Justru aktivitas ekonomi yang yang pertama kali bangkit dari keterpurukan akibat krisis adalah sektor informal yang dijalankan masyarakat miskin. Contoh programnya antara lain adalah: penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat miskin, sarana dan prasarana pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembentukan modal, dan lain-lain.
2.         Kebijakan dan Program untuk Memberdayakan Kelompok Miskin Pemberdayaan dilaksanakan dengan pembukaan akses bagi masyarakat miskin untuk terlibat tidak hanya pada bidang ekonomi. Kemiskinan memiliki aspek yang sangat luas dan tidak hanya ekonomi sehingga penanggulangannya harus bersifat multidimensi. Politik, sosial, hukum dan kelembagaan adalah bidang-bidang yang bersentuhan dan menentukan kehidupan masyarakat miskin sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut dapat mendorong masyarakat untuk memberdayakan diri. Contoh programnya antara lain: penguatan pengelolaan kelompok atau organisasi sosial, keterlibatan kelompok miskin dalam proses pendidikan demokrasi, dan lain-lain.
3.          Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin Masyarakat miskin sangat rentan terhadap terjadi goncangan internal maupun eksternal. Kematian, sakit, bencana alam atau konflik sosial bisa berakibat pada semakin terpuruknya masyarakat dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan atau ketahanan masyarakat miskin terhadap krisis akibat goncangan yang terjadi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi penyebab terjadinya goncangan, memperkuat masyarakat miskin sehingga tahan dalam menghadapi goncangan, dan penciptaan jaminan sosial dalam masyarakat.
4.         Kebijakan dan Program untuk Memutus Pewarisan Kemiskinan Antar Generasi
Hak anak dan peranan perempuan Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling lemah dalam keluarga miskin. Peran domestik menyebabkan kurangnya akses dan keterlibatan terhadap kondisi di luar lingkungan rumahnya. Pemberdayaan dan keterlibatan pada kegiatan di luar wilayah domestik akan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sehingga tidak semakin terpuruk dalam lingkaran kemiskinan. Contoh programnya antara lain: pemberian bantuan sarana pendidikan untuk sekolah di daerah miskin dan beasiswa kepada anak-anak miskin, pemberian makanan tambahan, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif, dan lain-lain (SMERU, 2002:13-17).
Usaha Kecil/Mikro
Penanggulangan kemiskinan melalui usaha kecil/mikro menjadi bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk secara luas berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Usaha mikro menurut lembaga-lembaga internasional adalah usaha non pertanian dengan jumlah pekerja maksimal 10 orang, menggunakan teknologi sederhana atau tradisional, memiliki keterbatasan akses terhadap kredit, mempunyai kemampuan managerial rendah dan cenderung beroperasi di sektor informal (SMERU Online, 2006). Sedangkan menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun (Bank Indonesia, 2005). Definisi usaha mikro yang dikemukakan oleh Bank Indonesia mencerminkan omzet maksimal dari sebuah usaha mikro. Definisi tersebut juga bisa berarti bahwa usaha yang memiliki hasil penjualan mencapai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pun termasuk usaha mikro.
Usaha kecil/mikro yang berkembang dalam masyarakat beromzet kecil sehingga dikategorikan sebagai sektor informal. Meskipun informal, sektor ini mampu menggerakkan perekonomian dan menjadi sektor yang pertama kali bangkit akibat krisis (Wijono, 2005:86). Kondisi ini masuk akal karena sektor inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat (SMERU, 2002:4). Kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto rata-rata mencapai 56,04 persen dan tenaga kerja yang diserap oleh UKM tahun 2004 mencapai 70,92 juta orang (BPS, 2005).
Keberhasilan sektor informal yang dimotori oleh usaha kecil mikro untuk bangkit dari krisis bukannya tanpa kendala. Kendala utama yang dihadapi oleh adalah aspek permodalan. Kecilnya omzet yang dimiliki oleh usaha mikro mengakibatkan peningkatan modal usaha juga berjumlah kecil. Usaha mikro juga jarang yang memiliki badan hukum sehingga kurang memiliki kekuatan pada aspek kelembagaan. Dua alasan ini menjadi penghambat serius untuk mengembangkan usaha mikro. Lembaga-lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan Usaha Menengah dan Besar dalam setiap pengajuan pembiayaan, yang antara lain mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha (Wijono, 2005:86).
Di samping itu, apabila berhasil memperoleh kredit untuk pengembangan usaha, usaha mikro harus mengembalikan dengan jumlah yang besar dan tidak sebanding dengan nilai kredit yang diangsur. Kondisi terjadi karena ketiadaan badan hukum mengakibatkan tingginya resiko untuk memberikan pinjaman pada usaha mikro. Lembaga-lembaga keuangan formal cenderung menetapkan bunga tinggi untuk kredit tanpa agunan.
Aspek administrasif dan waktu yang lama untuk pengajuan aplikasi kredit terkadang juga menjadi masalah tersendiri bagi pengusaha kecil. Masyarakat miskin sering mengabaikan ketentuan administratif karena menganggap urusan tersebut kadang berbiayai tinggi (misal: keharusan ada Kartu tanda penduduk atau surat keterangan usaha dari pejabat di daerah setempat). Pengurusan aplikasi kredit yang memakan waktu juga dihindari karena meninggalkan usaha untuk pengajuan aplikasi berarti harus meninggalkan peluang untuk mendapatkan pembeli. Solusi yang diambil oleh pengusaha mikro adalah mengambil kredit dari rentenir karena kendala-kendala pengajuan kredit tidak ditemui dan berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan formal. Di samping rentenir, usaha mikro bisa juga meminjam kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun sebaran LKM masih terbatas dan belum memiliki daya jangkau yang luas secara geografis.
BAB III
KESIMPULAN
Masalah kemiskinan di manapun adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia harus saling bekerja sama untuk mengentaskan masalah kemiskinan tersebut. Terutama pemerintah Indonesia sendiri sebagai yang pengatur dari perekonomian Negara ini senantiasa harus memikirkan dan segera mengentaskan kemiskinan yang masih terjadi di negara kita ini. Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain menetapkan kebijakan dan program-program seperti memberikan perhatian khusus kepada perkembangan usaha kecil/mikro yang merupakan salah satu roda penggerak perekonomian negara ini.
BAB IV
STUDY KASUS
Banyak Program, Namun Kemiskinan Tetap Tinggi. Ketika program subsidi langsung tunai (SLT) berakhir, banyak yang menduga angka kemiskinan meningkat di 2007. Bank Dunia, misalnya, pada laporan World Bank East Asia Update yang dilansir November 2006, memperkirakan angka kemiskinan tahun depan akan meningkat setelah berakhirnya program SLT.
“Program Subsidi Tunai Bersyarat yang akan dimulai tahun depan akan terlalu kecil untuk meredam dampak berakhirnya SLT,” kata laporan itu.
Kajian Tim Indonesia Bangkit lebih kritis lagi. Gabungan pengamat ekonomi di tim itu menilai angka kemiskinan pasti meningkat di tahun ini mengingat daya beli rakyat yang terus merosot. Lalu karena berakhirnya SLT, dan tak terkendalinya harga kebutuhan pokok seperti kenaikan harga beras dan minyak goreng serta banjir di beberapa daerah.
“Angka kemiskinan hanya akan turun dengan dua kemungkinan, melakukan perubahan dan rekayasa metodologi perhitungan. Kedua, melakukan perubahan atau pembersihan sampel data, yang merupakan cara yang sangat vulgar dan manipulatif serta sangat memalukan baik secara moral maupun intelektual,” tutur pengamat ekonomi Imam Sugema. Namun, di luar dugaan angka kemiskinan justru turun 2,13 juta orang dari tahun lalu. Dengan perubahan garis kemiskinan dari Rp 151.997 per kapita per bulan menjadi Rp 166.697 per kapita per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan pendapatan masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu meningkat dibandingkan kenaikan harga bahan pokok. Di samping itu, walau harga beras naik, namun diimbangi dengan digelontorkannya program beras bagi masyarakat miskin. BPS menilai walau pun SLT berakhir tetapi banyak penduduk miskin yang dapat menggunakan duit yang berasal dari SLT untuk bekerja informal. Terkait kemiskinan ini, analisa Bank Dunia menunjukkan, perbedaan antara orang miskin dan yang hampir miskin di Indonesia sangat kecil.
Kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia. Bank Dunia menyebutkan, ada tiga ciri menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan yang setara dengan pendapatan perkapita US$ 1,55 per hari. Sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin, rentan terhadap kemiskinan.
Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, tapi dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.
Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Sedangkan dana yang dikucurkan untuk program kemiskinan, dinilai tidak menyentuh langsung ke permasalahan kemiskinan. Anggaran kemiskinan sebesar Rp 54 triliun di 2007 dan Rp 62 triliun di 2008, menurut Imam Sugema, dari nilai Rp 54 triliun itu yang langsung bersentuhan dengan kemiskinan hanya Rp 5 triliun. Meski demikian, walau dari sisi statistik kemiskinan di Indonesia turun, tetapi kenyataannya, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin di Indonesia masih tajam.
Besarnya jumlah penduduk miskin itu, karena masih besarnya angka pengangguran di Indonesia. Tidak terserapnya angkatan kerja, memang disebabkan lambatnya laju ekspansi sektor usaha. Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 108,13 juta orang atau bertambah 174 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2006 yang tercatat 106,39 juta. Dari penambahan angkatan kerja itu, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari tahun ini mencapai 97,58 juta orang. Dengan begitu, jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 10,55 juta orang hingga Februari 2007.
Bagaimana pun juga, jika pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil, maka pengangguran masih akan membengkak karena angkatan kerja terus bermunculan dan jumlah penduduk yang belum bisa diatasi seperti terlihat pada data periode Maret 2006 populasi penduduk sebesar 221,328 juta orang menjadi 224,177 juta orang di 2007.
Tugas berat bagi pemerintah saat ini maupun pemerintah yang selanjutnya memang mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu kita mengharapkan, pemimpin-pemimpin negara ini tidak lagi terpecah-pecah dengan beragam keinginan partai melainkan menjadi satu untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ini.

Senin, 07 Mei 2012

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lumajang Tahun 2012



Dasar Hukum :
  1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 tanggal 20 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012.
  2. Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor : 560/1144/427.40/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lumajang tahun 2012.
Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2012 Upah Minimum Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 825.391/bulan, sedangkan perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
  2. Bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMKab sebesar Rp. 825.391/bulan dapat mengajukan permohonan penangguhan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sesuai dimaksud pada pasal 90 (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Jo Kepmenakertrans RI No. 231/MEN/2003. Apabila sampai batas waktu tanggal 22 Desember 2011 belum mengajukan permohonan penangguhan, perusahaan dianggap mampu dan wajib melaksanakan UMKab yang baru.
  3. Bahwa bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan UMKab sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011, tanggal 20 Nopember 2011, maka sesuai pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), paling banyak Rp. 400.000.000 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) dan merupakan tindak pidana kejahatan.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More